logo dkkp

SEMARANG, suaramerdeka.com – Payung hukum pembentukan dewan kesenian di Indonesia selama ini sebenarnya kurang kuat. Dasar pembentukannya adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No 5A Tahun 1993 tentang Dewan Kesenian.

Inmendagri menginstruksikan hal itu kepada para kepala daerah untuk membentuk dewan kesenian di wilayahnya masing-masing. Padahal dalam sistem perundang-undangan yang berlaku, tidak ada yang namanya instruksi menteri.

Hal itu dikemukakan oleh Ketua Bidang Kerja Sama Dewan Kesenian Jawa Tengah (DKJT), Gunoto Saparie, sehubungan dengan Rekomendasi Sarasehan Kesenian Daerah yang diadakan Kemendagri di Hotel Jayakarta Jakarta pada 19-21 Maret lalu.

Salah satu butir rekomendasi itu adalah mendorong agar Inmendagri No 5A Tahun 1993 itu ditingkatkan menjadi peraturan menteri dalam negeri (Permendagri).

Gunoto berpendapat, rekomendasi itu sangat tepat. Sebab, kalau Inmendagri itu masih dijadikan payung hukum pembentukan dewan kesenian secara yuridis sangat lemah. Karena itu tak mengherankan jika banyak kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, mengabaikan hal itu.

“Permendagri itu harus diterbitkan segera, agar posisi yuridis dewan kesenian lebih kuat. Bahkan, sebenarnya di tiap provinsi, kabupaten maupun kota, perlu ada Perda tentang Dewan Kesenian,” ujar penyair itu.

Menurut Gunoto, selama ini pemerintah memang cenderung kurang serius memperhatikan kesenian. Hal ini berbeda dengan olahraga yang perhatiannya cenderung berlebihan. Mungkin memang dibutuhkan Undang-Undang tentang Kesenian Nasional. “Kalau para olahragawan memiliki Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional, mengapa seniman tidak? Sudah saat seniman mendapatkan perhatian sewajarnya,” kata Gunoto.

Tanggap Pemangku Ketua Umum Dewan Kesenian Kota Pekanbaru

“Ya, kondisinya memang begitu, itulah yang menjadi fokus pikiran kami di Dewan Kesenian Kota Pekanbaru dalam 1 tahun terakhir ini. Lemahnya payung hukum pembentukan Dewan Kesenian ini berdampak pada banyak hal seperti, kebijakan, porgram kerja dan yang terpenting pendanaan. Lembaga ini dibentuk oleh pemerintah tentu sebagian besar sumber dananya berasal dari pemerintah. Jadi memang perlu mendesak pemerintah dalam hal ini Mendagri untuk menerbitkan Permendagri sebagai mana yang disebutkan oleh Mas Gunoto diatas dan Kepala Daerah tentunya juga bisa mengeluarkan perda untuk memperkuat posisi dewan kesenian guna kelestasian dan perkembangan seni di Indonesia,”  kata Hari S. Hasan selaku Pemangku Ketua Umum Dewan Kesenian Kota Pekanbaru masa khidmat 2012 – 2017.

Sumber : https://malaymusic.wordpress.com/2014/12/15/payung-hukum-dewan-kesenian-di-indonesia-lemah/